INFOMIGAS.ID | Jakarta — Ketua DPR ke 20 RI, Bambang Soesatyo sangat mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang bercita cita mewujudkan kemandirian energi nasional.
Salah satu cara merealisasi kemandirian energi (Migas) adalah dengan pengurangan import minyak.
Selain akan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, kemandirian energi juga akan berdampak langsung bagi perekonomian nasional sehingga akan menjadi faktor pendukung terciptanya stabilitas ekonomi nasional.

“Di tengah realitas konsumsi Migas dalam negeri yang terus meningkat, upaya untuk meningkatkan lifting Migas dan mengurangi ketergantungan pada impor sangatlah krusial”, kata Bamsoet, sapaan akrabnya, usai bertemu kepala SSK MIGAS Joko Siswanto, di jakarta, Selasa, 17 Desember 2023.
Menurut Bamsoet, konsumsi minyak nasional sebesar 1,6 juta barrel per hari, sedangkan liftingnya hanya sebentar 600.000 barrel per hari.
Katanya, kondisi ini sebagai bukti adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi (produksi ) dan realisasi produksi. “Yang dipenuhi dengan mengandalkan impor sebanyak 1 juta barrel per hari,” sebut Bamsoet yang juga wakil Kamar Datang Indonesia ini.
Merujuk kepada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ketua MPR RI ke 15 ini memaparkan bahwa hingga pertengahan Oktober tahun 2024, produksi minyak dalam negeri adalah sebesar 578.842 barrel per hari, jumlah tersebut berada dibawah target yang sebanyak 635.000 barrel per hari .
Berdasarkan data lama, yaitu Pada tahun 1968, produksi minyak Indonesia sempat mencapai 599.000 barrel per hari, puncaknya terjadi pada 1977, mencapai hingga 1.685.000 barrel per hari.
Setelah tahun 1991, produksi Migas Indonesia terjadi penurunan secara terus menerus.
“Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu segera melakukan konsolidasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS),” kata Bamsoet.
Menurutnya, saat ini ada 301 Wilayah Kerja (WK) migas yang sudah melakukan eksplorasi, namun belum melaksanakan rencana pengembangan lapangan migas (Plan of Development/PoD).
Kata Bamsoet, apabila KKKS tidak segera melaksanakan PoD, wilayah kerja itu boleh diberikan kepada investor lain. ” Langkah ini tidak hanya berpotensi meningkatkan lifting, tetapi juga akan mendorong investasi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sektor Migas Indonesia,” urai Bamsoet.
Ketua Komisi III ini bilang, solusi lain yang dapat diambil pemerintah adalah revitalisasi terhadap sekitar 4.500 sumur minyak yang nganggur atau idle well. Dengan revitalisasi akan memberi manfaat dari potensi yang tersedia dan memaksimalkan produksi dari sumur-sumur yang sudah ada.
Selain akan meningkatkan lifting migas, revitalisasi ini juga akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong kegiatan ekonomi di sekitar kawasan produksi.
“Upaya pemerintah untuk meningkatkan lifting minyak dan gas bumi serta mengurangi ketergantungan terhadap impor, melalui konsolidasi dengan KKKS dan revitalisasi sumur minyak merupakan langkah strategis yang patut didukung” kata Bamsoet.
Agar revitalisasi berjalan baik , maka beberapa tantangan, seperti rendahnya investasi dan regulasi aturan perlu dibenahi karena sering kali menjadi penghambat.Hambatan memerlukan perhatian dan solusi yang komprehensif, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku industri dan masyarakat. ” kita harapkan kemandirian energi yang menjadi program Presiden Prabowo dapat segera terwujud,” harap Bamsoet. (*)
Penulis : Fahrizal Salim
Editor : Nasier H