INFOMIGAS.ID |Jakarta — PT Pertamina (Persero) mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah atas permintaan penghapusan cicilan hutang TNI Angkatan Laut (AL) sebesar Rp3,2 triliun.
Hutang tersebut timbul karena penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kegiatan operasional kapal TNI.
“Terkait dengan usulan pemutihan piutang, tentu kami akan berkoordinasi dengan pemerintah selaku pemegang saham untuk melihat bagaimana regulasinya,” kata VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, tulis Bloomberg Technoz dotcom, Selasa (29/4/2025).
“Karena pengelolaan anggaran BUMN harus dilaporkan ke pemerintah, kata Fadjar.
Fadjar menyebutkan Pertamina berperan sebagai BUMN energi untuk memastikan penyaluran energi ke seluruh masyarakat dan menjaga ketahanan energi nasional.
Untuk menjalankan mandat tersebut, Pertamina harus memiliki kemampuan untuk menjaga operasional perusahaan.
BACA JUGA: TNI AL Angkat Tangan, Hutang 3.2 T Minta Diputihkan
Beberapa waktu lalu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali mengungkapkan tentang tunggakan hutang BBM Pertamina senilai Rp3,2 triliun. Perihal hutang ini dipaparkan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI.
Menurut Ali, tunggakan itu dirasakan sangat mengganggu kegiatan operasional TNI AL,sehingga Ali meminta agar tunggakan itu diputihkan oleh Pertamina.
“Jadi, ini mengganggu sekali kegiatan operasional, dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” ujarnya.
Kedepannya, Ali berharap pembelian bahan bakar dapat dipusatkan di Kementerian Pertahanan.[*]
Editor : Nash