INFOMIGAS.ID | Jakarta –- Realisasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite selama tiga bulan petama tahun 2025 mencapai 6,84 juta kiloliter (kl) atau 21,9% dari kuota 2025. Sedangkan, serapan jenis bahan bakar tertentu (JBT) Solar mencapai22,9% dari kuota atau sebesar 4,19 juta kl.
Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Solar dan Pertalite, selama kuartal I-2025 masih sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah.
“Penyaluran energi bersubsidi kuartal I-2025 masih berada dalam koridor kuota yang ditetapkan pemerintah,” tulis Bloomberg Technoz mengutip keterangan Heppy Wulandari, Kamis (8/5/2025).
BACA JUGACegah Kecurangan Takaran BBM, Pemerintah Akan Pasang WikiSPBU
Heppy mengatakan, Pertamina Patra Niaga tetap berupaya untuk menuju pada program subsidi tepat sasaran, termasuk dengan pendataan pengguna BBM subsidi melalui Qr Code atau kode respons cepat. Hal tersebut merupakan ketentuan dari pemritah yang harus dijalankan oleh pihak Pertamina.
“Insyallah untuk barcode sendiri, di lapangan implementasinya sudah 99,9%, ya. Tinggal di beberapa wilayah yang mungkin agak jauh, itu yang kami kejar,” katanya.
Guna mendukung kelancaran distribusi, pihaknya terus melakukan Koordinasi dengan sejumlah instansi, seperti BPH Migas, pemerintah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, serta aparat penegak hukum.
Mnurut Heppy, Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi sekaligus mengantisipasi potensi penyimpangan distribusi.
Sebelumnya, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan jumlah kuota Pertalite selama tahun 2025 adalah sebanyak 31,2 juta kl. Berdasarkan UU APBN 2025, kuota penyaluran Solar dipagu 18,8 juta kl, sementara minyak tanah (kerosene) 525.00 kl.
Sebagaqi catatan, keputusan pemerintah tentang perubahan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi sampai saat ini belum diputuskan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan penyesuaian subsidi BBM menggunakan skema blended dengan BLT sudah hampir selesai.
BACA JUGA: Setelah Aceh, Kalbar Juga “Minta Merdeka” Dari . .
Bahlil mengatakan pemerintah sedang berupaya untuk mempercepat sinkronisasi data tunggal yang akan digunakan untuk mengeksekusi perubahan skema distribusi subsidi BBM tersebut.
“Kita lagi menghitung agar data tunggalnya itu bisa segera selesai. Akan tetapi, kelihatannya sudah hampir selesai. Kita tunggu timing-nya,” terang Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/5/2025). [*]
*editor :nash