INFOMIGAS.ID – Jakarta | Dalam upaya mempercepat peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional serta memperkuat sinergi lintas sektor menuju kemandirian energi, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, tampil sebagai pembicara kunci di ajang Forum Migas Tempo 2025. Acara yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group ini digelar , di Raffles Hotel Jakarta, Rabu, 20/8/2025
Forum bergengsi ini menjadi ajang strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah, industri hulu dan hilir migas, akademisi, asosiasi, pers, hingga investor global. Forum mengangkat sejumlah isu penting, mulai dari harmonisasi kebijakan, percepatan realisasi investasi, penyederhanaan regulasi, hingga inovasi untuk peningkatan lifting migas secara berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Nasri memaparkan peran strategis pemerintah daerah, khususnya Aceh, dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjamin kepastian hukum di sektor hulu migas. Ia menekankan bahwa pendekatan ini sejalan dengan visi Gubernur Aceh, Mualem, terkait ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar pembangunan Aceh yang mandiri dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa Aceh memiliki kewenangan khusus di sektor migas sebagaimana diatur dalam MoU Helsinki, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Saat ini, wilayah kewenangan migas Aceh mencakup enam Wilayah Kerja (WK) Migas, terdiri dari tiga WK Eksploitasi dan tiga WK Eksplorasi.
“Aceh adalah satu-satunya provinsi dengan kewenangan khusus di sektor hulu migas, memiliki hak pengelolaan langsung, persetujuan kontrak, dan peran strategis dalam setiap keputusan energi. Upaya strategis BPMA adalah mendorong eksplorasi untuk mencari cadangan-cadangan baru, mengawasi pelaksanaan, dan mendukung operasional hulu migas di Aceh,” ujar Nasri dalam paparannya.
Ia menambahkan, “Forum Migas Tempo 2025 hadir pada momen yang tepat dan krusial. Baginya kolaborasi antara regulator, pelaku industri, investor, dan pemerintah daerah bukan lagi sebuah opsi, melainkan sebuah keharusan untuk menyamakan langkah dan visi dalam mewujudkan swasembada energi nasional sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. Forum ini diharapkan tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi dapat menghasilkan rekomendasi, komitmen dan terobosan nyata untuk menjawab tantangan yang ada.”
Selain Nasri, Forum Migas Tempo 2025 juga menghadirkan jajaran pimpinan dari perusahaan migas nasional dan internasional seperti Pertamina, SKK Migas, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Perekonomian, kementerian teknis terkait, anggota DPR RI, Dewan Energi Nasional, dan kepala daerah penghasil migas. Para pakar energi pun turut memberikan pandangan dalam forum ini.
Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), agar hambatan terhadap percepatan proyek-proyek eksplorasi dan eksploitasi dapat dihilangkan secara sistematis.[*]
*ril/kbc/nh
