InfoMigas.id – Banda Aceh | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Aceh menggelar Energy Meet Up di Banda Aceh. Acara ini digelar sebagai wadah literasi, dialog, dan peningkatan kapasitas bagi pekerja di di industri media.
Acara ini diselenggarakan dengan kolaborasi antara SKK Migas Sumbagut dengan beberapa KKKS yang beroperasi di wilayah Aceh, seperti Mubadala Energy, Harbour Energy dan Pertamina Hulu Energi ( PHE NSO ).
Kegiatan ini dinilai penting sebab industri hulu migas memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus juga sebagai menyumbang penerimaan kas negara.
Atas dasar tersebut, maka jurnalis dinilai memegang peran strategis untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang, serta membantu menerjemahkan kompleksitas proses kerja serta istilah teknis migas menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
Mengusung tema “Multiplier Effect Hulu Migas”, kegiatan ini memaparkan peran industri migas sebagai penyumbang penerimaan negara dan juga memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang cukup luas secara langsung bagi pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.
Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison, menjelaskan bahwa multiplier effect tersebut hadir dalam berbagai bentuk yang langsung dirasakan masyarakat.
“Industri hulu migas bukan hanya soal energi. Lebih dari itu, migas menggerakkan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah serta pelaku usaha lokal,” Yanin Kholison.
Kontribusi sector migas dipercaya sangat signifikan sebagai penopang APBN. Selain itu, ribuan tenaga kerja lokal terserap, UMKM tumbuh di sekitar wilayah operasi, dan pasokan gas bumi menopang kebutuhan listrik PLN di berbagai daerah.
Manfaat lebih nyata dan dirasakan terutama di wilayah kerja SKK Migas Sumbagut yang meliputi Aceh, Riau, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Kepulauan Riau.
Dampak ekonomi juga tercermin dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang disalurkan ke berbagai kabupaten/kota penghasil migas di Riau, Aceh, dan Sumatra Utara. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, memperkuat layanan publik, serta mendukung sektor pendidikan.
Multiplier effect semakin nyata dengan hadirnya program Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Program ini meliputi beasiswa pendidikan, pelatihan kerja, serta dukungan bagi UMKM lokal. Dengan demikian, keberadaan industri hulu migas bukan hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.
“Harapan kami, manfaat dari multiplier effect migas ini bisa semakin dirasakan oleh masyarakat luas. Migas adalah milik bangsa, dan hasilnya harus memberi kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat,” tutup Yanin Kholison.[*]
