InfoMigas.id – Jakarta | PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menyatakan kesangupan menindaklanjuti arahan pemerintah terkait penyerapan LPG dari kilang swasta, guna menjaga ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marcelino Verieza Dumatubun, mengatakan implementasi penyerapan LPG akan mengacu pada kebijakan pemerintah dengan fokus utama pada aspek ketersediaan (availability).
“Penyerapan akan dilaksanakan sesuai arahan. Saat ini kuncinya adalah availability,” ujar Roberth dikutip bloombergtechnoz , Sabtu (11/4/2026).
Namun, pihaknya belum merinci volume LPG dari kilang swasta yang telah maupun yang akan diserap, termasuk potensi tambahan terhadap pasokan nasional. Ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi LPG di tengah tingginya kebutuhan.
Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan LPG secara bijak melalui gerakan hemat energi guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan konsumsi.
“Kami juga mengimbau penyerapan di masyarakat sesuai dengan Gerakan Hemat Energi dan Bijak Menggunakan Energi,” tambahnya.
Pernyataan tersebut merupakan respons atas kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menginstruksikan kilang LPG swasta untuk mengalihkan penjualan dari sektor industri ke Pertamina.
Sekretaris Direktorat Jenderal Migas, Rizwi Jilanisaf Hisjam, menjelaskan bahwa produksi LPG dari kilang swasta kini diprioritaskan untuk ditawarkan terlebih dahulu kepada Pertamina sebelum disalurkan ke sektor lain.
“Kami menginstruksikan kepada kilang LPG swasta agar memprioritaskan penawaran kepada Pertamina Patra Niaga, sehingga LPG tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pekan ini.
Kebijakan ini diambil di tengah tingginya konsumsi LPG nasional. Sepanjang Januari hingga Februari 2026, konsumsi tercatat mencapai sekitar 26.000 metrik ton per hari atau total 1,56 juta metrik ton, dengan sekitar 84 persen masih bergantung pada impor.
Selain optimalisasi pasokan domestik, Ditjen Migas juga mendorong diversifikasi sumber impor LPG, khususnya dari kawasan Asia dan ASEAN.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kondisi pasokan LPG nasional mulai membaik setelah sempat mengalami tekanan. Ia menyebutkan bahwa stok saat ini telah berada di atas 10 hari, meskipun masih di bawah ambang batas minimum nasional sebesar 11,4 hari.
Dengan tambahan pasokan dari kilang swasta serta kedatangan kargo impor dalam waktu dekat, pemerintah berharap stabilitas pasokan LPG nasional dapat terus terjaga, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.[*]
*kbc/bl/nh