OPINI : Ir. Marzuki, S.T., M.T.
InfoMigas.id | Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan tantangan struktural bagi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus titik rentan dalam arsitektur ketahanan energi nasional. Di tengah volatilitas pasar energi global dan potensi gangguan pada rantai pasok internasional, upaya melepaskan diri dari jerat impor menjadi sebuah keharusan.
Merespons tekanan tersebut, terdapat sederet ide pemerintah untuk mengendalikan distribusi LPG. Rencana tersebut mencakup wacana pembatasan maksimal 10 tabung gas setiap bulan untuk 1 KK yang ditargetkan pada Kuartal II-2026, hingga skema distribusi khusus penerima bansos menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain itu, Kementerian ESDM juga tengah mengkaji terobosan Compressed Natural Gas (CNG) kemasan tabung 3 kg yang direncanakan dapat langsung dipakai oleh masyarakat tanpa mengganti kompor. Langkah konversi ke CNG ini memunculkan satu pertanyaan mendasar: siapkah kita mengimplementasikannya secara masif?
Karakteristik Fisik dan Standar Material
Gagasan konversi ini utamanya didorong oleh asumsi bahwa CNG dinilai akan lebih hemat karena diproduksi di dalam negeri, sehingga secara makroekonomi akan mengurangi k]etergantungan negara untuk impor. Namun, tinjauan keteknikan menunjukkan adanya disparitas operasional yang ekstrem antara LPG dengan CNG.
Secara karakteristik dasar, CNG adalah bahan bakar gas yang terdiri dari metana yang dimampatkan sampai dengan tekanan 200-250 bar. Tekanan ini berpuluh-puluh kali lipat melampaui tekanan operasional LPG standar yang hanya berada pada kisaran 5 hingga 8 bar. Karena harus dimampatkan dengan tekanan tinggi, CNG memerlukan standar keamanan yang lebih ketat dan harus disimpan di tabung gas spesial. Penggunaan material silinder baja tanpa sambungan (seamless) dengan standar metalurgi tingkat tinggi adalah keharusan mutlak. Akibatnya, tidak hanya menambah bobot tabung secara signifikan, tetapi juga melipatgandakan ongkos produksi material dasar di hulu rantai pasok.
Defisit Infrastruktur Midstream dan Tantangan CAPEX
Hingga saat ini, pemanfaatan tabung CNG memang sudah berjalan, namun penerapannya terbatas dan penggagunaannya masih didominasi di sektor industri, transportasi dan pembangkit listrik skala kecil. Sektor-sektor tersebut beroperasi dengan standar keandalan fasilitas dan teknisi penanganan yang spesifik.
Membawa penetrasi CNG ke sektor ritel rumah tangga membutuhkan perombakan peta jalan infrastruktur secara menyeluruh.
CEO IESR, Fabby Tumiwa, secara tegas menilai bahwa infrastruktur yang menunjang CNG di Indonesia masih belum siap untuk penggunaan skala besar. Kekurangan paling fundamental terletak pada infrastructure midstream, terutama terkait ketersediaan jaringan pipa transmisi gas, fasilitas stasiun kompresor, tempat penyimpanan dan sistem distribusi.
Kesenjangan infrastruktur midstream ini mengharuskan adanya Capital Expenditure (CAPEX) yang masif. Bila beban biaya investasi kompresor, perawatan inspeksi tabung bertekanan tinggi (untuk mencegah metal fatigue), serta lonjakan biaya logistik akibat beratnya tabung seamless diakumulasikan, nilai keekonomian CNG ritel berpotensi hancur sebelum mencapai pengguna akhir.
Risiko Sistem Bertekanan Tinggi di Sektor Hilir
Klaim bahwa terobosan ini dapat langsung diadaptasi oleh masyarakat tanpa mengganti kompor berisiko mengabaikan aspek keselamatan rekayasa (engineering safety). Meski burner kompor rumah tangga mungkin tidak perlu diubah, komponen hantaran seperti regulator dan selang fleksibel standar LPG sama sekali tidak didesain untuk menahan impak tekanan awal hingga 250 bar. Pemaksaan distribusi CNG bertekanan ekstrem tanpa adanya standardisasi peralatan hilir yang komprehensif berpotensi memicu kegagalan sistem operasional di dapur masyarakat.
Optimalisasi Gas Kota dan Desentralisasi Energi
Transisi energi yang rasional di Indonesia tidak dapat menggunakan pendekatan tunggal (one-size-fits-all). Untuk wilayah urban yang padat, ekspansi Jaringan Gas Kota (Jargas) yang mengalirkan gas bertekanan rendah secara langsung melalui perpipaan (pipeline) merupakan solusi yang jauh lebih matang secara teknis dan komersial dibandingkan memaksakan tabung bertekanan tinggi ke rumah tangga.
Sementara itu, untuk kawasan rural yang berada di luar jangkauan infrastruktur perpipaan migas, ketahanan energi dapat dibangun melalui desentralisasi sumber daya lokal. Pemanfaatan potensi sirkular ekonomi seperti pengolahan biomassa (misalnya cangkang sawit dan limbah pertanian) menjadi briket atau arang kualitas tinggi merupakan alternatif yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan relevan dengan topografi lokal.
Kemandirian energi nasional harus terus diupayakan melalui transisi yang terukur, didukung oleh kesiapan infrastruktur midstream yang solid, serta jaminan keandalan operasi di sektor hilir demi keamanan masyarakat pengguna.[*]
*Penulis adalah praktisi teknik industri yang berdomisili di Aceh Utara