InfoMigas.id – Banda Aceh | Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) meminta agar sistem barcode dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Aceh ditiadakan sementara selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Permintaan tersebut disampaikan langsung di hadapan pimpinan MPR RI saat kunjungan kerja di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).
Dalam pemaparanya, Dek Fadh mengaku telah berkomunikasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) terkait usulan tersebut. Ia berharap ada kebijakan khusus bagi Aceh, terutama karena daerah itu masih dalam masa transisi pemulihan pascabencana di sejumlah kabupaten.
“Menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, kami berharap peniadaan barcode ini bisa dipertimbangkan. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Dirut Pertamina terkait hal ini,” ujar Dek Fadh.
Menurutnya, penerapan sistem barcode untuk pembelian BBM subsidi seperti solar dan Pertalite saat ini justru memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Ia menyebut antrean kendaraan bahkan bisa mencapai 3 hingga 4 kilometer.
“Alat-alat berat kami yang masih bekerja mengalami kesulitan saat membeli BBM. Antrean bisa sampai 3–4 kilometer. Ini terjadi karena sistem barcode,” katanya sambil menunjukkan dokumentasi antrean kepada pimpinan MPR RI.
Aceh, lanjutnya, membutuhkan fleksibilitas kebijakan mengingat empat kabupaten masih berstatus tanggap darurat, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, serta Aceh Tengah–Bener Meriah. Dalam kondisi tersebut, kelancaran distribusi energi, khususnya BBM subsidi, dinilai krusial untuk mendukung aktivitas pemulihan dan pergerakan ekonomi masyarakat.
“Harapan kami, Aceh bisa diberikan kekhususan karena masih dalam masa transisi pemulihan. Empat kabupaten masih tanggap darurat,” kata DEk Fad yang dikutip detik.
Sebagai informasi, kunjungan pimpinan MPR RI ke Aceh dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta para Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan A.M. Akbar Supratman. Turut hadir pimpinan fraksi di MPR, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perwakilan DPD RI, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pertamina terkait respons atas usulan Pemerintah Aceh tersebut. Kebijakan barcode sendiri merupakan bagian dari mekanisme pengendalian dan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.[*]
*kbc/nh/detik