InfoMigas.id – Jakarta | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebutkan Indonesia telah mengalihkan sumber impor minyak dan gas (migas) dari kawasan Timur Tengah menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk penutupan Selat Hormuz oleh otoritas Iran.
Dalam konferensi pers daring dari Seoul, Selasa (31/3/2026) malam, Bahlil menjelaskan bahwa impor Indonesia dari Timur Tengah selama ini didominasi minyak mentah, bukan produk bahan bakar minyak (BBM). Oleh karena itu, dampak langsung dari penutupan jalur tersebut dinilai terbatas.
“Ketika terjadi ketegangan di Timur Tengah, pemerintah atas arahan Presiden langsung mencari sumber pasokan lain untuk mengganti dari Middle East dan alhamdulillah sudah didapat,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan, sekitar 20 persen impor liquefied petroleum gas (LPG) Indonesia sebelumnya berasal dari kawasan Timur Tengah. Namun kini pemerintah telah mendorong diversifikasi pasokan, termasuk dari Amerika Serikat dan negara lainnya.
“Jadi secara pasokan, insyaAllah clear, tidak ada masalah,” katanya.
Di sisi hilir, Bahlil juga menyoroti peningkatan kapasitas produksi dalam negeri melalui proyek Refinery Development Master Plan Balikpapan. Kilang tersebut diproyeksikan mampu memproduksi bensin hingga 5,6 juta kiloliter (kl) dan solar sebesar 4,5 juta kl.
Dengan peningkatan kapasitas tersebut, pemerintah ke depan akan mengarahkan impor lebih banyak pada minyak mentah dibandingkan produk olahan seperti BBM.
“Sementara untuk BBM RON 90, 92, 95 hingga 98, sebagian kita produksi di dalam negeri dan sebagian masih diimpor dari negara Asia Tenggara,” jelasnya.
Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN) dan BPH Migas, sumber impor minyak mentah Indonesia pada 2025 telah terdiversifikasi. Negara pemasok utama antara lain Nigeria, Angola, Arab Saudi, Brasil, dan Australia, serta beberapa negara lainnya seperti Gabon, Amerika Serikat, dan Malaysia.
Sementara itu, impor BBM Indonesia pada 2025 masih didominasi dari Singapura dan Malaysia, dengan tambahan pasokan dari China, Korea Selatan, Oman, Uni Emirat Arab, India, Mesir, Jepang, dan Taiwan.
Pemerintah menilai diversifikasi sumber energi ini menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.[*]
*bt/kb