InfoMigas.id – Jakarta | Rencana peleburan tiga anak usaha lini hilir PT Pertamina (Persero) menuai sorotan tajam dari praktisi industri migas. Tanpa perampingan struktur organisasi, merger PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina Internasional Shipping dikhawatirkan justru melahirkan organisasi gemuk, lamban, dan kontraproduktif terhadap target efisiensi yang dijanjikan.
Tiga anak usaha yang akan digabungkan tersebut meliputi PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina Internasional Shipping (PIS). Ke depan, seluruh lini bisnis hilir Pertamina akan dilebur ke dalam satu entitas, yakni Pertamina Patra Niaga, sebagai surviving entity.
Praktisi migas Hadi menilai, holding Pertamina harus berani merampingkan struktur organisasi agar penggabungan tersebut benar-benar menghasilkan efisiensi dan meningkatkan kelincahan perusahaan dalam pengambilan keputusan.
“Tiga organisasi menjadi satu artinya otomatis banyak orang berada di level pengambilan keputusan yang sama. Rantai manajemen harus dipangkas. Kasarnya, dipilih yang hebat, lainnya dirumahkan. Harus berani,” ujar Hadi yang dikutip bloomberg, Senin (2/2/2026).
Menurut dia, jika struktur organisasi tetap gemuk dan berjenjang, proses pengambilan keputusan justru berpotensi semakin berbelit-belit dan kontraproduktif terhadap tujuan merger.
“Kalau masih banyak orang dan struktur organisasinya kompleks, keputusannya lama dan akhirnya target efisiensi tidak tercapai,” tambahnya.
Meski demikian, Hadi memandang langkah merger subholding hilir tersebut sebagai kebijakan yang tepat untuk memastikan rantai pasok energi berada dalam satu komando. Dalam skema tersebut, KPI berperan sebagai penyedia BBM, PIS menangani transportasi, dan PPN mengelola perdagangan serta distribusi ritel.
“Maksud dan tujuannya jelas untuk efisiensi dan integrasi rantai pasok,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Simon Aloisius Mantiri mengungkapkan peleburan tiga anak usaha lini hilir tersebut ditargetkan resmi berjalan mulai 1 Februari 2026.
“Kita usahakan go live 1 Februari 2026,” kata Simon kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (28/1/2026). “Kemungkinan under itu (Pertamina Patra Niaga), karena sebagai surviving entity.”
Namun hingga kini, Pertamina belum menyampaikan pernyataan resmi secara tertulis terkait detail keputusan merger tersebut.
Simon juga menegaskan bahwa penggabungan anak usaha dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus merespons tantangan global yang semakin kompleks. Dengan penyatuan lini bisnis hilir, ia meyakini proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, memastikan proses merger subholding hilir tidak akan mengganggu operasional perusahaan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Kami akan sampaikan informasi tersebut dalam waktu dekat. Secara umum, kegiatan ini dilakukan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku,” ujar Baron saat dihubungi, Selasa (27/1/2026).
“Tanpa ada perubahan dalam operasional dan pelayanan ke masyarakat,” pungkasnya.[*]
*kbc/nh/bloomberg
