INFOMIGAS.ID | Jakarta – Gubernur Jambi, Al Haris, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) periode 2025–2030. Usai ditetapkan, Al Haris menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan percepatan pendapatan 10 persen dari dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas.
“Tugas saya agar kita perjuangkan bagaimana sektor-sektor migas dan energi terbarukan ini bisa menjadi pendapatan daerah,” ujar Al Haris dalam keterangan tertulis yang dikutip detikSumbagsel, Kamis (10/7/2025).
Menurut Al Haris, peran ADPMET sangat penting sebagai wadah kolaborasi seluruh daerah penghasil migas dan energi terbarukan dalam menyusun kembali tata kelola sektor ini agar lebih adil. Ia juga menyoroti pentingnya jaminan Participating Interest (PI) bagi daerah.
“Kita harus bersama-sama kolaborasi menata kembali bagaimana tambang ilegal, bagaimana PI bisa kita dapatkan, dan bagaimana daerah penghasil mendapatkan yang layak porsinya. Ini harus kita percepat,” ujarnya.
Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Dalam masa kepemimpinannya, Al Haris berkomitmen untuk mendorong sektor migas dan energi terbarukan menjadi sumber pendapatan yang lebih nyata dan signifikan bagi daerah. Ia menilai, hal ini sangat penting dalam upaya memperkuat otonomi dan kemandirian fiskal daerah.
“Kita harus bersama-sama menentukan tata kelola pertambangan yang baik sehingga sumber daya alam kita ini ditata dengan baik, dikelola dengan baik, regulasinya juga berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Terpilihnya Al Haris juga mencerminkan kepercayaan besar dari para kepala daerah terhadap kepemimpinannya. Ia dianggap memiliki visi kuat dalam memperjuangkan hak dan peran strategis daerah penghasil dalam pengelolaan energi nasional.
Hadapi Tantangan Kebocoran Migas dan Tambang Ilegal
Di sisi lain, Al Haris menyoroti tantangan besar yang dihadapi daerah penghasil, salah satunya adalah maraknya kebocoran migas dan aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.
“PR kita cukup besar ke depan. Kalau kita hitung, sangat banyak migas kita yang bocor yang kesannya itu dimiliki sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak ada pengelolaan lingkungan yang baik, sehingga ini tidak baik ke depannya,” ungkapnya.
Sebagai langkah strategis, ia kembali menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah penghasil untuk memperbaiki tata kelola migas dan energi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan fiskal.
“Tugas asosiasi ini bagaimana mendorong tata kelola pertambangan dengan baik sehingga pada akhirnya ini menjadi sesuatu yang bernilai dan menjadi income, baik untuk pusat maupun daerah,” pungkasnya.[*]
*detik.com
