InfoMigas.id – Balikpapan| Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mengharuskan badan usaha swasta penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menyerap produk kilang dalam negeri sebelum melakukan impor.
Rencana tersebut menyusul adanya peningkatan produksi BBM nasional setelah beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur.
Kilang ini menghasilkan berbagai jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92, 95, dan 98.
Proyek RDMP Balikpapan yang menelan investasi sebesar US$ 7,4 miliar atau sekitar Rp123 triliun itu diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/1/2026). Dengan beroperasinya proyek tersebut, kapasitas pengolahan minyak mentah meningkat dari 260.000 barel per hari (bph) menjadi 360.000 bph.
Bahlil mengatakan, rencana kebijakan itu merupakan hasil dari rapat antara Kementerian ESDM dan manajemen PT Pertamina (Persero) yang berlangsung hingga dini hari.
“Tadi malam Bapak Presiden, kami laporkan rapat sampai jam 2 pagi Pak. Kami telah bersepakat dengan Pak Simon dan seluruh Direksi dan Komisarisnya, Komut juga hadir. Dengan RDMP ini kita akan meningkatkan produksi RON 92, 95, dan 98 supaya tidak kita impor lagi. Supaya badan-badan usaha swasta ini beli produksi dalam negeri lewat Pertamina,” kata Bahlil saat memberikan sambutan dalam peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan.
Menurut Bahlil, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang mengatur penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Ini perintah konstitusi. Perintah Pasal 33 adalah cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan oleh karena itu negara harus menyiapkan,” ujarnya.
Selain bensin, pemerintah juga menargetkan swasembada avtur pada 2027. Skema yang disiapkan adalah dengan hanya mengimpor minyak mentah (crude oil) untuk kemudian diolah di dalam negeri.
Bahlil mengakui, kebijakan pembatasan impor tersebut berpotensi memicu reaksi keras, termasuk di media sosial. Namun ia menyatakan siap menghadapi berbagai kritik.
“Kalau ini mampu kita lakukan, maka gerakan-gerakan tambahan ini semakin tipis. Dan setelah ini pasti ramai lagi di sosmed, karena dianggap Menteri ESDM potong-potong jalur para importir,” katanya.[*]
