InfoMigas.id – Jakarta | Rencana impor minyak dan gas (migas) dari Amerika Serikat dinilai berpotensi menimbulkan beberapa persoalan baru bagi sektor energi nasional jika pemerintah belum memastikan kesiapan infrastruktur kilang serta efisiensi rantai pasoknya.
Ekonom energi dari Center of Reform on Economics, Muhammad Ishak Razak, menilai peralihan impor migas Indonesia dari Singapura dan kawasan Timur Tengah ke Amerika Serikat tidak semata-mata dipicu oleh gangguan di Selat Hormuz, tetapi merupakan bagian dari realisasi kesepakatan dagang terkait tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat.
“Percepatan impor ini bukan semata karena penutupan jalur energi di Selat Hormuz, tetapi juga berkaitan dengan komitmen perdagangan yang telah disepakati,” ujar Ishak kutip bloombergtechnoz, (6/3/2026).
Risiko Logistik dan Kesesuaian Kilang
Ishak mengingatkan, pergeseran sumber impor ke Amerika Serikat berpotensi meningkatkan biaya logistik. Waktu pengiriman minyak mentah dari AS ke Indonesia bisa mencapai sekitar 40 hari, jauh lebih lama dibandingkan pengiriman dari Singapura atau Timur Tengah.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi ketidaksesuaian spesifikasi minyak mentah yang diimpor dari AS dengan konfigurasi kilang milik PT Pertamina (Persero).
Menurutnya, sebagian besar kilang Pertamina dirancang untuk mengolah minyak mentah dari Timur Tengah sehingga karakteristik crude dari AS berpotensi tidak sepenuhnya cocok.
“Ada risiko ketidaksesuaian spesifikasi minyak mentah AS dengan kilang Pertamina yang selama ini dirancang untuk mengolah crude Timur Tengah. Jika harga dan biaya logistik lebih mahal, maka beban terhadap APBN juga bisa meningkat,” kata Ishak.
Ia juga mengingatkan agar relokasi impor ini tidak sekadar memindahkan ketergantungan energi Indonesia dari satu negara ke negara lain.
Menurutnya, situasi ketidakpastian pasokan global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan eksplorasi dan produksi migas domestik.
Dari total 128 cekungan sedimen yang dimiliki Indonesia, Ishak mencatat saat ini baru sekitar 20 cekungan yang telah berproduksi.
Perluasan Kapasitas Penyimpanan
Selain mendorong eksplorasi, Ishak juga menilai pemerintah perlu mempercepat pembangunan tangki penyimpanan minyak. Dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, Indonesia dapat menimbun cadangan ketika harga minyak global sedang rendah.
Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan.
Pemerintah Mulai Impor Migas dari AS
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia telah mulai mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dari Amerika Serikat.
Namun demikian, Bahlil belum mengungkapkan secara rinci volume impor yang telah direalisasikan.
“Sekarang sudah mulai jalan, iya [BBM dan minyak mentah juga]. Bertahap, karena kita punya daya simpanan belum cukup,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, keterbatasan tangki penyimpanan masih menjadi kendala utama bagi Indonesia untuk mendatangkan impor migas dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah berencana mempercepat pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah.
Komitmen Impor Energi US$15 Miliar
Percepatan impor migas dari AS juga merupakan bagian dari kesepakatan tarif resiprokal antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat.
Dalam dokumen yang dirilis Gedung Putih, Indonesia berkomitmen melakukan pembelian komoditas energi dari AS dengan nilai total US$15 miliar atau sekitar Rp253,4 triliun.
Komitmen tersebut mencakup:
Impor LPG senilai US$3,5 miliar,
Impor minyak mentah senilai US$4,5 miliar,
Impor BBM olahan senilai US$7 miliar.
Sebagai tindak lanjut, PT Pertamina Patra Niaga telah menandatangani nota kesepahaman serta confirmation letter untuk pembelian LPG dan minyak mentah dengan sejumlah perusahaan energi asal Amerika Serikat.
Perusahaan tersebut juga menyepakati kerangka kerja sama pasokan light crude dengan Hartree Partners LP untuk kebutuhan kilang domestik.
Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga menandatangani confirmation letter dengan Phillips 66 untuk kontrak pasokan LPG sepanjang 2026 dengan total volume sekitar 2,2 juta metrik ton.
Di sisi lain, PT Kilang Pertamina Internasional sebelumnya juga telah menjalin nota kesepahaman pengadaan feedstock kilang dengan sejumlah perusahaan energi global, antara lain ExxonMobil, Chevron, serta KDT Global Resource LLC.
Kementerian ESDM mencatat sekitar 20%–25% minyak mentah impor Indonesia selama ini melewati jalur Selat Hormuz. Oleh karena itu, pemerintah berencana mengalihkan sekitar 25% impor minyak mentah dari Timur Tengah ke sumber alternatif guna menjaga keamanan pasokan energi nasional.[*]