INFOMIGAS.ID | Jakarta – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM untuk memberikan pertanggungjawaban terbuka terkait maraknya praktik mafia solar bersubsidi yang terjadi di berbagai daerah, termasuk kasus terbaru di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Desakan ini disampaikan usai Komisi XII DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara pekan ini. Dalam kunjungan tersebut, para anggota dewan menerima langsung keluhan dari masyarakat dan pelaku usaha kecil yang mengeluhkan distribusi solar subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Kami melihat praktik penyelewengan solar subsidi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara dirugikan, rakyat kecil dikorbankan,” kata Bambang kepada detik.com (5/7/2025).
Kata Bambang, praktik mafia solar subsidi mengakibatkan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah. Ia hal menilai, hal ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dari hulu ke hilir hingga terbuka celah lebar bagi mafia untuk memainkan distribusi BBM bersubsidi.
Bambang juga menekankan pentingnya keberanian pihak BPH Migas dan Ditjen Migas untuk menghadapi tekanan dari oknum yang diduga sebagai beking para pelaku.
“Kalau ada tekanan atau bekingan dari pihak mana pun, jangan ragu laporkan ke DPR. Komisi XII siap membackup penuh upaya pemberantasan mafia solar subsidi. Negara tidak boleh kalah oleh mafia,” tegasnya.
Bambang mengatakan bahwa Komisi XII mendesak pemerintah pusat untuk segera mengusut secara tuntas masalah jaringan mafia solar subsidi. Selain itu, ia mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi solar subsidi, reformasi tata kelola subsidi energi, serta penguatan sistem digitalisasi pengawasan penyaluran.
“Kami juga akan mempertimbangkan pemanggilan resmi terhadap pimpinan BPH Migas dan Dirjen Migas dalam waktu dekat, dan tak menutup kemungkinan mengajukan rekomendasi langsung kepada Presiden untuk langkah struktural,” ujarnya. [*]
*detik.com/kbc