InfoMigas.id – Jakarta | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyentil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akibat belum digunakannya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Purbaya menyatakan, DTSEN sudah siap digunakan dan bahkan telah dimanfaatkan oleh Kementerian Sosial untuk berbagai program bantuan sosial. Namun, hingga kini, Kementerian ESDM belum memanfaatkan data tersebut dalam skema subsidi energi.
“Kita punya DTSEN. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia). Kami akan diskusi dengan mereka supaya betul memakai DTSEN tersebut ke depan,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025).
Purbaya menilai ketidaktepatan penyaluran subsidi energi masih menjadi persoalan serius. Ia mencontohkan bahwa saat ini masih banyak masyarakat mampu yang menikmati subsidi, termasuk dalam sektor BBM.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah belum bisa mencabut subsidi dalam waktu dekat. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum cukup cepat untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah.
Ia pun menyatakan dukungannya terhadap target Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan pemerataan kesejahteraan, dan pada akhirnya dapat mengurangi beban subsidi.
“Dikeluarkanlah itu subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera ke depan. Kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” tegasnya.
Purbaya menambahkan, meski target pertumbuhan 8 persen tidak mudah dicapai, arah kebijakan harus tetap menuju ke sana. “Walaupun susah mungkin ke 8 persen, tapi selama kita bergerak ke arah sana, bukan ke arah bawah seperti sebelumnya, harusnya cita-cita kita lama-lama akan tercapai juga,” imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, Purbaya juga melaporkan bahwa pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 mencapai Rp498,8 triliun, dengan realisasi hingga Agustus 2025 sebesar Rp218 triliun atau 43,7 persen dari total anggaran.
Ia menekankan bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, subsidi masih dibutuhkan sebagai alat untuk menjamin pemerataan hasil pembangunan.
“Jadi, subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang,” pungkas Purbaya.[*]
*kbc/mn
