INFOMIGAS.ID | Jakarta– Wakil gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur Aceh kompak melawan kebijakan penerapan BarCode (QR) oleh PT. Pertamina. Kedua pejabat dimasing masing propinsi ini memiliki kesamaan penilaian, yaitu penggunaan bard code untuk pembelian BBM bersubsidi tidak perlu ada.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan meminta warga untuk melakukan penolakan penggunaan barcode saat mengisi BBM di SPBU. Wakil gubernur di propinsi tanaman sawit terbesar ini menyebutkan kebijakan tersebut lebih menguntungkan mafia BBM dibandingkan dengan keuntungan untuk rakyat.
Saya tegaskan, saya tidak ingin ada barcode untuk pembelian pertalite. Tidak ada barcode-barcode lagi di Kalbar. Masuk saja isi minyak di SPBU, tidak ada faedahnya itu barcode-barcode,” sebutnya, Kamis, 6 Maret 2025 lalu, yang dikutip oleh sejumlah portal berita.
Jauh hari sebelumnya, penghapusan sistem Barcode pada pembelian BBM subsidi juga dituntut oleh gubernur Aceh, Muzakkir Manaf.
Dalam pidato perdana usai dilantik sebagai gubernur, Muzakkir Manaf meminta agar Pertamina menghabus kebijakan barcode.
“Pemberlakuan barcode merugikan masyarakat. Barcode menyebabkan antrian panjang sehingga ada waktu yang terbuang saat mengisi BBM” kata Muzakkir .
Pada kesempatan yang lain, Muzakkir Manaf juga menyinggung masalah hilangnya sisi kemanusiaan antara masyarakat dengan pekerja di SPBU. Barcode membuat hubungan antara warga dengan pihak SPBU menjadi kaku tanpa empati.
Gubernur menilai petugas di SPBU diciptakan sebagai robot yang bekerja tanpa empati. Gubernur mengaku sempat melihat dua orang warga yang sedang mendorong mobil pickup karena kehabisan BBM. ” Ada pemilik kendaraan yang habis BBM ditengah perjalanan, lalu didorong sampai ke SPBU, namun pengelola SPBU tidak mau menjual minyak karena tidak ada barcode”, katanya pada kegiatan pelantikan wali kota Subulussalam. ” Ini miris, karena hilangnya rasa empati pada rakyak yang mengalami kesulitan”, kata gubernur yang sering disapa sebagai Mualem ini. (*)
*Berbagai sumber
