InfoMigas.id – Jakarta | Perusahaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta terancam akan angkat kaki dari Indonesia akibat kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu, yaitu hanya melalui PT Pertamina (Persero).
Pakar energi di Universitas Gajah Mada (UGMN) Fahmy Radhi menilai kebijakan itu terindifikasi sebagai usaha mengembalikan tata kelola sektor hilir migas dari liberalisasi kembali ke kebijakan teregulasi (regulated).
Menurut Fahmy SPBU asing tidak dapat lagi mengimpor BBM dengan harga termurah, namun harus membeli BBM dari Pertamina dengan harga business to business (B2B) yang ditetapkan Pertamina.
Katanya, dalam kondisi tersebut keuntungan SPBU asing akan makin kecil, bahkan SPBU asing itu terancam akan merugi.
Jika kerugian berkelanjutan, besar kemungkinan SPBU asing akan tumbang hingga menutup SPBUnya, kata Fahmy yang dikutip Bloomberg.com, Selasa (16/9/2025)
[16/9, 21.44] Nasier Husen: Ketika seluruh SPBU swasta hengkang, lanjut Fahmy, maka tata kelola bisnis hilir migas akan resmi dimonopoli oleh Pertamina.
Lebih lanjut, Fahmy memandang risiko hengkangnya perusahaan SPBU swasta yang beberapa di antaranya merupakan perusahaan asing akan dapat berdampak pada iklim investasi di Indonesia.
“Tidak hanya investasi sektor migas saja, tetapi juga investasi sektor bisnis lainnya,” jelas dia.
Untuk itu, Fahmy mendesak pemerintah membatalkan rencana kebijakan impor BBM satu pintu melalui Pertamina sebab akan merugikan negara.
“Memburuknya iklim investasi sudah pasti akan berdampak terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden Prabowo sebesar 8% per tahun,” pungkas Fahmy.
Untuk diketahui, dua perusahaan SPBU swasta yakni Shell Indonesia dan BP-AKR melaporkan kelangkaan stok sejak bulan lalu.
Namun, dalam perkembangannya, Wakil Menteri ESDM Yuliot memastikan pengadaan BBM untuk kebutuhan SPBU swasta tersebut dilakukan satu pintu melalui Pertamina.
Untuk itu, Kementerian ESDM tengah mencocokan data kebutuhan BBM dari seluruh perusahaan SPBU termasuk milik Shell Indonesia dan BP-AKR–yang belakangan sedang mengalami kekosongan pasokan BBM.
[16/9, 21.54] Nasier Husen: Jika semua SPBU swasta hengkang, maka tata kelola bisnis hilir migas resmi akan dimonopoli oleh Pertamina, kata Fahmy.
Fahmy menilai risiko hengkangnya perusahaan SPBU swasta yang sebagian nya merupakan perusahaan asing akan berdampak pada iklim investasi di Indonesia.
Dampaknya bukan hanya investasi sektor migas saka namun juga investasi sektor bisnis lainnya, katanya.
Karena itu, Fahmy mendesak agar pemerintah membatalkan rencana monopoli impor BBM oleh Pertamina sebab akan merugikan negara.
Diberitakan, perusahaan SPBU swasta yakni Shell Indonesia dan BP-AKR melaporkan kelangkaan stok BBM sejak bulan lalu.
Atas hal tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot memastikan pengadaan BBM untuk kebutuhan SPBU swasta tersebut dilakukan satu pintu melalui Pertamina.
Saat ini, Kementerian ESDM sedang mencocokan data kebutuhan BBM dari seluruh perusahaan SPBU termasuk milik Shell Indonesia dan BP-AKR. [*]
*nh