JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku telah mengantongi jaminan pendanaan proyek pipa transmisi gas Cirebon-Semarang tahap II atau Cisem II dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan bahwa proyek pipa gas Cisem II mendapat alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan skema kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC). “Kalau suatu proyek yang statusnya multi years itu ada yang namanya surat persetujuan multi years.
Surat persetujuan multi years itu diterbitkan oleh Menkeu [Sri Mulyani], jadi sebenarnya ada garansi dari Menkeu,” jelasnya kepada Bisnis di Jiexpo, Jumat (13/9/2024). Secara lebih terperinci, Laode menjelaskan bahwa kontrak multi years untuk proyek Cisem II berlangsung hingga triwulan I/2026, di mana anggaran pembangunan hingga kontrak tersebut berakhir bakal sepenuhnya dijamin oleh Kementerian Keuangan. Adapun, untuk tahun anggaran (TA) 2025 Kementerian ESDM akan mengucurkan anggaran senilai Rp1,7 triliun untuk pembangunan pipa transmisi gas tersebut. “Kalau untuk MYC Cisem II itu sampai triwulan I tahun 2026. [Anggaran] kalau untuk Cisem II Rp1,7 triliun untuk tahun depan,” tegasnya.
Adapun, untuk tahun anggaran (TA) 2025 Kementerian ESDM akan mengucurkan anggaran senilai Rp1,7 triliun untuk pembangunan pipa transmisi gas tersebut. “Kalau untuk MYC Cisem II itu sampai triwulan I tahun 2026. [Anggaran] kalau untuk Cisem II Rp1,7 triliun untuk tahun depan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengeluhkan kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian ESDM. Adapun, Kementerian ESDM mendapat total pagu anggaran 2025 sebesar Rp3,91 triliun. Angka tersebut jauh di bawah usulan yang diajukan yaitu sebesar Rp10 triliun untuk 2025. Menurut Bahlil, rendahnya anggaran pada 2025 dapat berdampak pada sejumlah program di sektor energi, salah satunya pembangunan jaringan pipa gas. “Kita ini kan mengalami persoalan gas. Pembangunan Cisem II kemudian untuk gas di Sumatra itu tidak akan bisa kita lakukan kalau tidak dibiayai oleh negara terkecuali ini kita kerjasamakan dengan swasta murni,” ujarnya dalam Rapat Kerja di Komisi VII DPR RI, Kamis (12/9/2024).
Profil Pipa Gas Cisem II
Melansir laman resmi Kementerian ESDM, Proyek pipa gas Cisem merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan bagian dari rencana interkoneksi pipa transmisi antara jaringan pipa transmisi Sumatra, Jawa Bagian Barat dengan jaringan pipa transmisi Jawa Bagian Timur.
Interkoneksi pipa ini memperkuat rantai suplai pasokan gas bumi dan dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau secara berkelanjutan, terutama untuk kebutuhan sektor industri eksisting di sepanjang jalur pipa dan kawasan-kawasan industri yang akan segera beroperasi di beberapa wilayah, antara lain Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, serta kawasan industri lainnya yang sedang dalam proses perencanaan.
Anggaran pembangunan pipa CISEM Tahap II saat ini telah dimasukkan dalam APBN dengan skema multiyears contract dengan periode proyek 2024-2026. Pipa CISEM Tahap II sepanjang 245 km atau 4 kali lipat dibandingkan CISEM Tahap I. Potensi demand pipa CISEM Tahap II ini, antara lain industri di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Brebes dan Pemalang. Selain itu, konsumen komersial seperti hotel dan restoran serta jaringan gas rumah tangga, kilang minyak Balongan dan pembangkit tenaga listrik.
Adapun, Kementerian ESDM telah menetapkan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung sebagai pemenang lelang proyek kontruksi Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur). Penetapan pemenang lelang itu tertuang dalam Surat Penetapan Pemenang oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 48/BN.02/KPA.DJM/2024 tanggal 4 Juli 2024 lalu.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan kementeriannya saat ini masih menunggu surat penetapan proyek multiyears dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk esekusi proyek. Rencananya, proyek itu bakal menelan investasi sekitar Rp2,98 triliun dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan skema kontrak tahun jamak atau multiyears contract.
Sumber : bisnis.com
