InfoMigas.id – Jakarta | Pemerintah kembali memangkas kuota BBM bersubsidi pada 2026. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan kuota Pertalite turun tajam menjadi 29,26 juta kiloliter, sementara kuota Solar juga dipangkas. Kebijakan ini diambil di tengah upaya pengetatan subsidi energi dan pengendalian beban anggaran negara.Kuota subsidi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite pada 2026 sebesar 29.267.947 kiloliter (kl). Angka tersebut turun 6,28% dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 31.230.017 kl.
Di sisi lain, kuota subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar pada 2026 ditetapkan sebesar 18.636.500 kl, atau turun 1,32% dari kuota 2025 yang sebesar 18.885.000 kl.
Sementara itu, kuota subsidi minyak tanah (kerosene) pada 2026 justru mengalami kenaikan tipis menjadi 526.000 kl, naik 0,19% dibandingkan kuota 2025 yang sebesar 525.000 kl.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan penetapan kuota tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (27/1/2026).
“Kami BPH Migas telah menetapkan penyaluran kuota JBT dan JBKP periode 2026, yakni minyak tanah 526.000 kl, minyak Solar 18.636.500 kl, serta JBKP Pertalite 29.267.947 kl,” ujar Anas.
Selain menetapkan kuota subsidi, BPH Migas juga menargetkan pembangunan 55 lembaga penyalur BBM Satu Harga pada 2026. Dengan demikian, secara kumulatif sejak 2017 hingga 2026 jumlah lembaga penyalur BBM Satu Harga ditargetkan mencapai 654 lembaga.
Di bidang pengawasan, Anas menambahkan bahwa BPH Migas menargetkan pengawasan operasional program BBM Satu Harga pada 2026 dilakukan terhadap 71 lembaga penyalur, dengan target kumulatif periode 2017–2026 sebanyak 654 lembaga penyalur.
Sebagai catatan, realisasi penyaluran Pertalite sepanjang 2025 tercatat sebesar 28,06 juta kl atau 89,86% dari kuota 31,2 juta kl. Dari realisasi tersebut, pemerintah berhasil menghemat sekitar 3,1 juta kl BBM subsidi senilai Rp2,75 triliun.
Sementara itu, penyaluran Solar subsidi pada 2025 mencapai 18,41 juta kl atau 97,49% dari kuota 18,85 juta kl, sehingga terjadi penghematan sekitar 473,63 ribu kl dengan nilai Rp2,11 triliun.
Adapun penyaluran minyak tanah tercatat sebesar 507.944 kl atau 96,75% dari kuota 525.000 kl, dengan penghematan mencapai 17.056 kl senilai Rp122 miliar.
Secara total, BPH Migas mengklaim pemerintah berhasil menghemat anggaran subsidi energi sebesar Rp4,9 triliun pada 2025 karena realisasi penyaluran BBM bersubsidi berada di bawah kuota yang ditetapkan.
“Dalam distribusi realisasi Januari hingga Desember, BPH Migas telah mengawal distribusi dengan baik, seluruhnya berjalan lancar, dan terdapat penghematan BBM subsidi serta kompensasi negara tahun 2025 sebesar Rp4,982 triliun,” kata Anas.
Sebagai perbandingan, kuota subsidi Pertalite pada 2024 ditetapkan sebesar 31,6 juta kl, sedangkan Solar sebesar 19 juta kl. Pada 2025, kuota Pertalite diturunkan menjadi 31,2 juta kl, sementara Solar menjadi 18,8 juta kl.[*]
*kbc/nh/bloombergtechnoz