InfoMigas.id – Jambi | Perusahaan hulu migas PetroChina International Jabung Ltd tercatat sebagai penyumbang terbesar penerimaan daerah dari sektor minyak dan gas bumi (migas) di Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi. Kontribusi ini menjadi salah satu tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2025, penerimaan daerah dari sektor migas di wilayah tersebut mencapai sekitar Rp698 miliar melalui Dana Bagi Hasil (DBH) migas, serta sekitar Rp280 miliar dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor migas. Nilai ini merupakan yang terbesar dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina, Rinto Pudyantoro, menjelaskan bahwa keberadaan industri hulu migas memberikan dampak ekonomi yang luas, terutama melalui penerimaan negara yang kemudian didistribusikan kembali ke daerah penghasil.
Menurutnya, dampak sektor hulu migas tidak hanya terbatas pada penerimaan langsung, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah. “Aktivitas hulu migas menciptakan efek berantai, mulai dari penciptaan lapangan kerja, perputaran ekonomi lokal, hingga dukungan terhadap sektor lain seperti listrik dan industri,” ujarnya.
Ia menambahkan, secara nasional sektor migas menyumbang sekitar setengah dari total penerimaan PBB. Dari jumlah tersebut, sekitar 98 persen didistribusikan kembali ke daerah, sehingga memberikan dampak signifikan bagi wilayah penghasil.
“Kontribusi hulu migas terhadap daerah dapat dilihat secara langsung dari Dana Bagi Hasil migas dan Pajak Bumi dan Bangunan migas. Ini adalah bentuk nyata penerimaan yang langsung masuk ke kas daerah dan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” kata Rinto, yang dikutip republika.co.id, Kamis 2/4/2026.
Dengan kontribusi yang terus berlanjut, sektor hulu migas dinilai masih akan menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah. Karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri dinilai penting guna mengoptimalkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.[*]